Diberdayakan oleh Blogger.

MAKALAH PERBANDINGAN PENDIDIKAN DI INGGRIS DAN CINA

BAB I
PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pendidikan dari semua sumber daya manusianya. Tak dapat dielakkan lagi, pendidikan merupakan salah satu aspek yang  memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Terlebih, pendidikan merupakan salah satu pilar pernting bagi peradaban sebuah bangsa. Pendidikan dan kemajuan bangsa bagaikan dua sisi mata uang. Keberadaannya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Karena itulah, kemajuan sebuah bangsa, sejatinya tidak pernah lepas dari peranan pendidikan.
Begitu  pentingnya pendidikan untuk kemajuan sebuah bangsa, tahun 1972 The International Comission for Education Development dari Unesco sudah mengingatkan bangsa-bangsa, jika ingin membangun dan berusaha  memperbaiki keadaan sebuah bangsa, harus dimulai dengan pendidikan sebab pendidikan adalah kunci. Tanpa kunci itu segala usaha akan sia-sia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat Negara-negara maju memberi prioritas tinggi akan pendidikan, mengadakan modernnisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan, tidak segan-segan mengadakan pembauran, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan secara progrsif.
Apa yang dibutuhkan warga dari sebuah system pendidikan? Bagi orang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas memadai, dan biaya murah. jika bisa. Lalu selebihnya mungkin adalah lingkungan yang kondusif, daya saing yang tinggi, serta segala aspek lain yang ada di luar ruang sekolah.
Untuk itulah diperlukan suatu  kajian yang dapat dijadikan sebagai salah satu gambaran arah konsep dan kebijakan pendidikan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan komparasi pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di negara yang mutu pendidikannya lebih baik.
Dalam makalah ini penyusun memcoba membahas tentang gambaran umum pendidikan di Negara Inggris dan Cina.


BAB II
SISTEM PENDIDIKAN NEGARA INGGRIS DAN CINA

  1. SISTEM PENDIDIKAN NEGARA INGGRIS
A.    LATAR BELAKANG
            The United Kingdom of Great Britain” lazim disingkat UK adalah nama lain Inggris, yang terdiri dari Negara bagian England, Wales, Scotland, dan Northern Ireland, jumlah penduduk lebih dari 60,227 juta jiwa dengan luas wilayah kira-kira 24,4 juta hektar.
            Kekhawatiran pemerintah atas dampak resesi ekonomi dan pengangguran yang tinggi di UK telah menuntut perubahan sistem pendidikan agar mampu menurunkan tingkat pengangguran itu serta meratakan jalan ke arah pemulihan perekonomian negara. Usaha ini kelihatan antara lain pada sekolah-sekolah yang lebih menitik beratkan pada mempersiapkan generasi muda untuk pasar kerja; perguruan tinggi berpartisipasi dalam pengadaan latihan-latihan bagi anak-anak muda pengangguran, juga bagi orang-orang dewasa. Pendidikan tinggi didorong memberikan prioritas pada disiplin-disiplin ilmu yang teknologis yang penting bagi perekonomian negara.
            Sejarah berdirinya lembaga pendidikan di Inggris sudah mulai tercatat sejak akhir abad ke-6, yaitu dalam periode sejarah Inggris Anglo-Saxon. Sekolah yang diperkirakan pertama berdiri di Inggris adalah sebuah grammar school[1] yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, England.[2]
            Setiap negara bagian mempunyai Bagian Pendidikan yang bertanggung jawab atas pendidikan, meskipun disebut nasional tapi dilaksanakan secara lokal (national system, lokally administered). Tugas sehari-hari dilaksanakan oleh petugas pendidik Lokal Education Authorities (LEAS) yang bertanggungjawab atas pengangkatan guru, pembangunan gedung dan pengadaan buku serta peralatan pendidikan. Kira-kira 56% dana mereka berasal dari pemerintah pusat, dan sisanya berasal dari pajak kekayaan daerah setempat, perusahaan perdagangan, dan pinjaman.


B.     TUJUAN PENDIDIKAN
            Oleh karena sifat sistem pendidikannya yang desentralisasi serta tradisi tidak adanya campurtangan pemerintah pusat dalam hampir semua aspek pendidikan, maka pernyataan mengenai apa peran yang diharapkan dari sekolah jarang diungkapkan. Secara tentatif tujuan sekolah (pendidikan) disebutkan sebagai berikut:
a)      Untuk membantu anak-anak mengembangkan pikiran dan rasa ingin tahu; memberi mereka kemampuan untuk bertanya dan berargumentasi secara rasional, serta mengaplikasikannya dalam tugas;
b)      Untuk menanamkan rasa penghargaan terhadap nilai-nilai moral, dan toleransi terhadap suku-suku, agama lain, dan cara-cara hidup mereka;
c)      Membantu anak-anak memahami dunia tempat kita tinggal, dan saling ketergantungan antar bangsa;
d)     Untuk membantu anak-anak menggunakan bahasa secara efektif dan imajinatif dalam membaca, menulis dan berbicara.
e)      Untuk  membantu anak-anak menghargai bagaimana negara memperoleh dan mempertahankan standar kehidupan dan secara wajar mendukung peran penting industri dan perdagangan dalam proses itu;
f)       Untuk memberikan basis pengetahuan yang bersifat matematis, ilmiah dan teknik, sehingga dengan itu anak-anak mampu mempelajari berbagai keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja yang berubah sangat cepat;
g)      Untuk mengajar anak-anak tentang keberhasilan manusia dalam seni dan ilmu pengetahuan, dalam agama, dan dalam pencarian tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan sosial;
h)      Untuk mendorong perkembangan anak-anak yang keadaan lingkungannya menghalangi kemampuannya untuk belajar, jika perlu dengan menambah dana yang tersedia bagi mereka.
            Sistem pendidikan tinggi oleh pemerintah diharapkan memegang tiga peran pengembangan ilmu, mengaplikasikannya pada masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan mendidik SDM yang berketerampilan tinggi. Akhir-akhir ini, peran ke empat juga sangat ditekankan, yaitu pemutakhiran ilmu pengetahuan bagi orang-orang dewasa.

C.     STRUKTUR  DAN JENIS PENDIDIKAN
            Sistem pendidikan di Inggris dibagi berdasarkan empat negara yang tergabung di dalamnya, yaitu England, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Setiap negara memiliki sistem terpisah di bawah pemerintahan masing-masing: Pemerintah Inggris bertanggung jawab atas England, selanjutnya Pemerintah Skotlandia, Pemerintah Wales dan Eksekutif Irlandia Utara bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan negara masing-masing.[3]
1.      Pendidikan Formal
            Sistem pendidikan di Inggris yang umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan umur:[4]
  • Pendidikan pra-primer (pre-primary education), usia 3-4 tahun
  • Pendidikan primer (primary education), usia 4-11 tahun
  • Pendidikan sekunder (secondary education), usia 11-16 tahun
  • Pendidikan lanjutan (further education), usia 16-18 tahun
·         Pendidikan tinggi (higher education), usia di atas 18 tahun
            Bagi anak-anak yang berusia antara 5 dan 16 tahun, pendidikan itu adalah wajib di UK. Pendidikan yang dibiayai pemerintah bagi anak-anak pada usia ini terstruktur dalam dua atau tiga jalur (tier):
1)       Sistem dua jalur (two-tier syistem)
·         Sekolah dasar (primary school)
Sekolah dasar adalah untuk anak-anak yang berusia antara 5-11 tahun, kecuali di Scotland dimana transfer dilakukan pada usia 12 bukan 11 tahun; adakalanya, terbagi lagi dalam kelompok 5-7 tahun (infant school) dan kelompok 7-11 tahun (junior school).
·         Sekolah menengah pilihan atau tanpa pilihan (selective/nonselective secondary school).
Sekolah ini adalah untuk anak-anak yang berusia antara 11 dan 16 atau 18 tahun.
2)      Sistem tiga jalur (three-tier system)
·         Sekolah pertama (first school) adalah bagi anak-anak berusia 5-8 atau 9 tahun.
·         Sekolah menengah (middle school) bagi anak berusia antara 8-12 atau 9-13 tahun.
·         Sekolah tingkat atas (upper school), biasanya nonselektif, bagi anak-anak berusia antara 12 atau 13-16 atau 18 tahun.
            Sistem sekolah dengan dua jalur adalah yang banyak dilaksanakan di UK; sistem tiga jalur dijumpai hanya di England yang menampung kurang dari 15% dari seluruh murid. Sampai tahun 1965 kebanyakan anak-anak di England dan Wales dites pada usia 11 tahun untuk mengetahui kecocokannya memasuki sekolah yang berorientasi akademik, yaitu sekolah menengah yang dikenal dengan grammar school. Anak-anak yang lain memasuki sekolah yang dikenal dengan nama sekolah menengah modern (secondary-modern school) yang kurikulumnya kurang berorientasi akademik. Tentu saja bagi mereka yang menamatkan pendidikannya di sekolah ini lebih kecil peluang untuk bisa mengikuti ujian negara pada usia 16 tahun, dan juga mereka kurang memperoleh fasilitas apabila berkeinginan melanjutkan pendidikan setelah usia 16 tahun. Semenjak tahun 1965, didorong terutama oleh pemerintah partai buruh, hampir semua “LEAS” lebih mengakui dan mnyukai sistem sekolah menengah yang dapat menampung berbagai kemampuan, dan ini dikenal dengan sebagai sekolah komprehensif (comprehensif school). Sebagian besar anak-anak berusia 11-16 tahun saat ini mendapat pendidikan di sekolah jenis ini.
            Lembaga-lembaga keagamaan berperan menyelenggarakan sekolah tingkat dasar dan menengah (sekolah sukarela), pembiayaannya disediakan oleh “LEAS” atau pemerintah pusat, dan dianggap bagian dari sekolah negeri. Pendidikan sektor swasta yang diselenggarakan oleh pribadi-pribadi, perusahaan, atau badan-badan kemanusiaan tidaklah begitu banyak, hanya kira-kira 5% saja anak-anak berusia 5-16 yang belajar di sekolah swasta ini. Pendidikan khusus diadakan bagi anak-anak yang punya kelainan atau cacat fisik atau mental, terutama diselenggarakan di sekolah-sekolah khusus, di samping sekolah-sekolah reguler.
            Anak-anak yang berusia melampaui usia wajib belajar (16 tahun) dapat juga meneruskan pendidikannya di sekolahnya sendiri dalam program “sixth form” dengan tambahan waktu dua tahun, atau mereka boleh pindah ke lembaga lain seperti “sixth –form college”, yang menampung secara penuh anak-anak usia 16-18 tahun, ke “Tertiary College”, “College of Further Education”,  atau ke “Technical College”, baik secara full-time maupun part-time.
            Pendidikan bagi anak-anak yang telah tamat dari pendidikan dasar menengah dapat dikelompokkan dalam dua kategori, pertama, “Non Advanced Furher Education” (NAFE) untuk yang tidak akan meneruskan kependidikan tinggi, tetapi dipersiapkan mengambil General Certificate Of Education (GCE) tingkat advanced (A); dan kategori kedua, pendidikan tinggi yang otonom yang diselenggarakan dengan dana pemerintah, dan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh “LEAS” yang sebagian dikenal dengan politeknik (di Scotland, ada 14 perguruan tinggi yang langsung dibiayai oleh pemerintah pusat). Banyak “LEAS” yang menyelenggarakan kedua jenis pendidikan ini. Universitas dan politeknik adalah pusat pendidikan untuk memperoleh titel dan penelitian; politeknik kuat dalam pendidikan “part time” dan melayani terutama mahasiswa berusia 21 tahun keatas. Titel pertama yang diberikan oleh sistem pendidikan di UK menuntut tiga tahun kuliah bahkan sebagian program menuntut 4 tahun atau lebih.
2.      Pendidikan nonformal
            Berbagai program untuk orang dewasa dan Continuing Education diselenggarakan oleh “LEAS.” jurusan-jurusan ekstra universitas, dan badan-badan tertentu seperti Asosiasi Pendidikan Para Pegawai. Pada umumnya kuliah-kuliah diselenggarakan “part-time” (siang atau malam).
            Universitas terbuka (Open University, OU) tergolong pendidikan nonformal yang mampu menawarkan program akademik dengan berbagai gelar. Perkuliahan sebagian besar dilakukan dirumah melalui korespondensi, televisi dan radio. Tidak diperlukan kualifikasi akademik formal untuk mendaftar diuniversitas ini, dan gelar diberikan atas atas jumlah kredit yang diperoleh dengan sukses pada setiap fase perkuliahan .
            Pelayanan terhadap generasi muda diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan sosial secara informal pada waktu-waktu senggang sambil membina perkembangan bakat mereka.
D.    MANAJEMEN PENDIDIKAN
1.      Kurikulum dan Metode Pengajaran
            Tidak ada kurikulum yang ditentukan secara nasional, akan tetapi badan-badan yang mengurus ujian serta yang mengawasi General Certificate of Education menghendaki kesamaan kurikulum pada tingkat sekolah menengah setiap daerah. Dalam prakteknya, tanggung jawab atas kurikulum sekolah-sekolah negeri terletak pada guru-guru sendiri walaupun “LEAS” juga bertanggung jawab secara umum.
            Inspektur Pendidikan (Her Majesty’s Inspectors of Schools, HMIS) bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan atas pengawasannya terhadap sekolah negeri dan swasta, memeriksa dan melaporkannya, serta memberikan saran dan nasihat kepada sekolah dan “LEAS” termasuk ke pemerintah. Di samping itu, “LEAS” juga mempunyai inspektur, penasihat dan perencana-perencana sendiri untuk membantu sekolah yang berada di bawah wewenangnya, dan “LEAS” juga membentuk pusat pertemuan guru-guru sebagai tempat bagi mereka untuk bekerja menyusun dan mengembangkan kurikulum serta kegiatan inservice training.
            Bahan pelajaran diadakan oleh berbagai lembaga atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah termasuk lembaga percetakan, guru-guru serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Di England dan Wales, Dewan Kurikulum dan Ujian-ujian Sekolah (Council of Curriculum and Examinations), serta lembaga masyarakat yang punya perhatian terhadap pendidikan mengembangkan dan menilai bahan-bahan sesuai kurikulum, metode mengajar, dan ujian untuk sekolah dasar dan menengah. Badan ini telah banyak menerbitkan booklet dan laporan, tentang kemampuan membaca, menulis dan matematik murid dan banyak lagi yang harus dilakukan agar membaca, menulis dan matematik bisa lebih diaplikasikan secara efektif, kecuali pendidikan olahraga dan musik; pendidikan geografi, sejarah dan sains sama sekali masih lemah. 
            Mengenai pendidikan menengah di England ditemukan hal-hal yang menyenangkan, dilaporkan pula bahwa terhadap ketidakseimbangan berbagai fasilitas antara sekolah. Banyak ditemukan kekurangan dalam hal fasilitas bidang sains, dan perpustakaan. Di bidang sains ditemukan cukup banyak anak yang DO pada usia 14 tahun, dan hanya mengambil satu mata pelajaran sains. Dalam laporan itu disarankan kurikulum yang lebih rasional, dan struktur yang lebih sederhana dengan pilihan yang lebih terbatas.

2.      Ujian dan Sertifikasi
            Kemajuan melalui sekolah tergantung terutama pada umur bukan pada keterampilan sebagai hasil belajar, tidak ada sistem kelas. Pada umumnya anak-anak bergerak pindah dalam sistem bersama-sama dalam kelompok anak yang sebaya.
            Sistem pendidikan di Inggris tidak ada ujian akhir, tetapi murid-murid pada tingkat sekolah menengah boleh mengambil berbagai mata pelajaran untuk memperoleh Sertifikat Pendidikan Menengah (Certificate in Secondary Education, CSE), atau sertifikat yang lebih menuntut kemampuan akademik, yaitu GCE (General Certificate of Education) pada level ‘O’, keduanya biasanya diambil oleh anak-anak pada usia 16 tahun. Nilai C pada GCE-‘O’ level dan nilai tertinggi pada CSE diakui mempunyai standar yang sama, dan nilai ini memenuhi syarat untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Di England ujian GCE diselenggarakan oleh delapan badan independen, yang hampir semuanya terkait dengna universitas; ujian CSE dikontrol oleh 14 dewan pendidikan regional. (Di Scotland yang sama dengan GCE-‘O’ level adalah “Ordinary grade of the Scottish Certificate of Education (SCE); tidak ada ujian yang selevel dengna CSE).
            Ujian GCE-‘A’ level (Advanced) biasanya diambil oleh murid-murid tiga sampai empat mata pelajaran dua tahun sesudah GCE’O’ dan itu merupakan standar memasuki pendidikan tinggi dan berbagai latihan profesional. Di Scotland, nilai SCE’H’ (High) menuntut satu pendidikan tambahan sesudah SCE-‘O’ sehingga memungkinkan murid-murid menyelesaikan lima atau enam mata pelajaran lagi, yang dengan sistem GCE-‘A’ hal itu tidak bisa dilakukan.

3.      Otorita
            Setiap sekolah di Inggris mempunyai Dewan Sekolah yang terdiri dari orang biasa, yang mengadakan pertemuan tiga kali setahun. Akan tetapi, keputusan-keputusan penting kebanyakan dibuat oleh guru-guru yang profesional, khususnya guru kepala, atau oleh ‘LEAS’, dan mereka sangat berpengaruh dalam mengangkat pegawai tetap sekolah.
            Masalah-masalah yang berkaitan dengan kurikulum sekolah atau metode mengajar diserahkan kepada kebijaksanaan guru. Pimpinan setempat lebih banyak memikirkan sumber daya yang lebih bersifat umum seperti staf, gedung, peralatan, konsumsi, dan kurikulum dalam pengertian luas.
            Selain di Scotland, di Inggris tidak ada struktur yang mengurus administrasi umum pendidikan di tingkat regional, walaupun di England ada dewan regional untuk urusan ujian sekolah menengah dan pendidikan lanjutan (further education).
            Politeknik dan akademi yang berada di bawah ‘LEAS’ mempunyai badan pendidikan yang punya kebebasan mengurusi masalahnya, sedangkan Universitas menerima dana dari pemerintah secara tidak langsung melalui badan-badan ketiga, melalui Komisi Bantuan Universitas (University Grants Committee, UGC). Dana khusus untuk pendidikan/pelatihan para penganggur disediakan oleh Departemen Ketenagakerjaan.

4.      Personalia
            Penyiapan tenaga kependidikan di Inggris dilakukan dengan tertib dan berkembang sesuai kebutuhan pelaksanaan pendidikan. Ada tiga cara memperoleh kualifikasi menjadi guru di Inggris:
  1. Kuliah tiga tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidikan (nongraduated Certificate of Education); sistem ini mulai dihapus;
  2. Kuliah 3 sampai 4 tahun untuk mendapat gelar Sarjana Muda Pendidikan (Bachelor of Education);
  3. Kuliah tingkat pascasarjana bagi yang memiliki gelar pertama nonkependidikan.
  4. Mulai tahun 1984, untuk memasuki lapangan pekerjaan guru hanya melalu jalur pascasarjana, di samping kompetensi keahlian matematika dan bahasa Inggris dalam standar GCE-‘O’ sangat diharapkan.
            Selama ada pendidikan guru-guru dapat mengambil spesialisasi dalam bidang-bidang tertentu atau dalam tingkat, misalnya, sekolah dasar atau sekolah menengah. Di Scotland, guru – guru hanya boleh mengajar pada level yang sesuai dengan kualifikasinya. Tidak ada kualifikasi mengajar formal yang dituntut bagi guru yang mengajar di pendidikan lanjutan (futher education) dan pendidikan tinggi.

5.      Penelitian Pendidikan
            Penelitian dalam bidang pendidikan di Inggris dimulai lebih dari  seabad yang lalu. Para pejabat ini merasa perlu dan memberikan perhatian besar terhadap pengkajian yang sistematis tentang pendidikan dengan pendekatan ilmiah atas pengkajian yang  difokuskan pada psikologi, sejarah, dan studi perbandingan. Selanjutnya berkembang penelitian  dalam bidang tes mental dan perkembangan anak yang memberikan pengaruh penting terhadap praktek-praktek pendidikan secara luas.
            Penelitian pendidikan berdampak pula terhadap sistem pendidikan umumnya pada masa pembangunan pascaperang sesudah 1945, dengan mendirikan Yayasan Penelitian Pendidikan Nasional (National Foundation for Educational Research, NFER) tahun 1974 dengan bantuan dana dari ‘LEAS’.
            Penelitian pendidikan dalam perkembangannya mengambil banyak displin ilmu seperti ilmu jiwa, falsafat, sejarah dan sosiologi. Thuless dan Wiseman mengungkapkan bahwa sampai tahun 1968 lebih dari 20 bidang studi yang sudah diteliti, dan “The Register of Educational Research in the United Kingdom” memuat 2000 proyek penelitian yang telah dilaksanakan oleh 240 lembaga.
            Sumber dana penelitian pendidikan yang terbesar adalah Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Department of Education and Science) memberikan prioritas pada penelitian yang berkaitan dengan kebijakan (policy–related). Proyek–proyek penelitian yang didukung dalam tahun 1982 mencakup delapan bidang utama : prasekolah, performansi murid, anak-anak dengan kebutuhan khusus (termasuk learning difficulties, the handicapped dan minoritas etnis), transisi dari sekolah ke pekerjaan, kurikulum, pendidikan, guru, manajemen pendidikan, dan pendidikan tinggi.

6.      Pendanaan
            Belanja pendidikan dan ilmu pengetahuan tahun 1990 kurang lebih 14.1%. Jumlah ini kira-kira 4,5% dari Gross Domestic Product (GDP). Pemerintah menganggarkan sebagian besar  pembiayaan pendidikan, yang dibelanjakan oleh LEAS. Sebesar 17,272 juta Pounds Sterling yaitu 83% : 17%. Bagian tersebar pengeluaran sekolah adalah untuk gaji guru-guru, 70% dari belanja keseluruhan. Politeknik yang sekarang menjadi universitas serta sekolah tinggi lainnya menerima anggaran belanjanya melalui Polytechnics and College Funding Council (PCFC). Untuk universitas dan badan-badan penelitian disalurkan melalui University Funding Council (UFC). Dana untuk biaya pendidikan guru disalurkan melalui program LEA dan digunakan menurut prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Tersedia dana untuk pendidikan guru-guru yang bertugas mengajar para imigran.
            Seluruh biaya Departemen Pendidikan dan LEAS dibagi sebagai berikut: Sekolah dasar dan menengah 61%, pendidikan tinggi 29%, pusat penelitian 4%, Administrasi 6%. LEAS juga menerima dana dari sumber lain, sekitar 50% dari dana itu digunakan sendiri oleh LEAS untuk pendidikan di wilayahnya.

E.     REFORMASI DAN ISU-ISU PENDIDIKAN DI INGGRIS
            Perdana Menteri Inggris sangat mewarnai kebijakan-kebijakannya termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Berikut ini adalah sekilas mengenai isu-isu pokok yang menjadi tantangan.
1.      Kekurangan sumber dana; walaupun sumber-sumber baru untuk meningkatkan dana pendidikan dapat diusahakan, namun itu tidak akan mencukupi untuk mencegah menurunnya performansi murid dan kualitas pendidikan.
2.      Perubahan demografis; sebagai akibat dari menurunnya angka kelahiran, dampaknya akan dirasakan oleh pendidikan menengah, pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Beberapa institusi pendidikan terpaksa ditutup untuk digabungkan untuk mencegah biaya tinggi karena akan sangat banyak jumlahnya institusi kecil dengan jumlah murid yang sangat sedikit.
3.      Kurikulum; dengan menurunnya jumlah murid di tingkat pendidikan menengah,, sejumlah mata pelajaran minor terancam tidak diajarkan, seperti bahasa asing, kecuali bahasa Perancis. Kekurangan guru daam bidang tertentu perlu segera dicari pemecahannya.
4.      Ujian akhir; banyak yang kurang senang dengan semakin dominannya kurikulum yang dikaitkan dengan public examination. Perlu diadakan ujian yang seragam untuk anak-anak yang berusia 16 tahun.
5.      Penyusutan dan reorientasi pendidikan tinggi; oleh karena perubahan demografis dan sumber dana yang makin terbatas institusi-institusi kecil, beberapa jurusan dan beberapa mata kuliah terpaksa ditutup; rasio murid dan staf pengajar makin besar; lembaga–lembaga keuangan perlu mengambil langkah-langkah untuk menghemat dana penelitian terutama dalam ilmu – ilmu terapan dan teknik, dan lembaga-lembaga yang sudah baik (centres of excellence).
6.      Continuing education; program-program baru dalam rangka pengembangan karir staf serta pendidikan yang bersifat ‘refreshing’ yang mungkin dilaksanakan dengan teknik pendidikan jarak jauh (distance-learning) akan berjalan tersendat-sendat dan lamban oleh karena kurangnya dana dan dukungan dari pimpinan.
7.      Guru-guru lanjut usia cenderung menimbulkan stagnasi dan mundurnya semangat; namun demikian mereka mungkin lebih baik dipakai karena pengalamannya, akan tetapi harus diambil kebijaksanaan untuk memperbaiki gaji serta sistem penilaian yang mampu memberikan insentif. Juga diperlukan sistem pendidikan dalam jabatan (inservice training) yang lebih baik yang mampu menyeleksi guru-guru yang tidak efektif sama sekali sehingga terbuka peluang untuk merekrut guru-guru muda yang baik.
8.      Kebencian terhadap generasi muda; pengangguran anak-anak muda, hancurnya displin orang tua serta faktor-faktor lain yang mungkin menimbulkan kebencian atas budaya generasi muda. Mungkin tidak banyak yang dapat diharapkan dari sistem pendidikan, akan tetapi setidak-tidaknya pendidikan dapat menjembatani jarak antara pihak generasi muda dengan masyarakat lainnya. Untuk itu barangkali diperlukan suatu kebijakan politik untuk mendorong kohesi sosial.
          Cukup banyak isu pendidikan yang dihadapi Inggris selain yang disebutkan di atas, yaitu setelah tahun 1985 Inggris sedang menghadapi kemunduran dalam bidang pendidikan. Berikut ini sebagian dari masalah – masalah itu. 
          Masuknya imigran dari berbagai pelosok dunia seperti Afrika, Karibia,  Pakistan, Bangladesh dan lain-lain telah menimbulkan berbagai persoalan yang tak mudah teratasi. Didengungkan konsep “multiculturalism” dan “assimilation” agar masyarakat dapat digiring menerima dan menghargai kehadiran bermacam ras dan budaya dalam masyarakat dapat digiring menerima dan menghargai atau mengurangi diskriminasi. Walaupun diakui bahwa tidak mungkin mewujudkan asimilasi total, tetapi setidak-tidaknya membimbing kelompok-kelompok minoritas berintegrasi dalam gelombang kehidupan masyarakat dalam pengertian luas. Hal ini dipersulit lagi dengan strukutr sosial masyarakat yang sudah sejak lama mengenal kelas-kelas sosial.
          Kurang berhasil atau gagalnya anak-anak imigran dalam sistem pendidikan di Inggris terutama berasal dari India Barat (Pakistan, Bangladesh) disebabkan banyak faktor, antara lain: a) sikap rasialisme dan “streo-typing”; b) pada umumnya mereka tidak mendapatkan pendidikan prasekolah, dan tidak cocoknya kurikulum dengan metode pengajaran dan kebutuhan anak-anak; c) variasi dialek bahasa Inggris yang sangat besar; dan d) faktor sosio-ekonomis orang tua mereka.
          Masalah lain yang dihadapi pendidikan Inggris adalah adanya tuntutan dari pihak pemimpin Islam di Inggris agar diadakan segregasi sekolah bagi anak-anak Muslim, terutama bagi anak-anak wanita. Sebegitu jauh tuntutan itu tetap tidak dapat diterima karena Inggris sudah sejak lama melaksanakan sistem pendidikan yang disebut “co-education”, yaitu menggabungkan pendidikan bagi anak-anak pria dan wanita dalam satu kelas atau sekolah.
          Isu tentang rendahnya mutu lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah secara umum mendapat kecaman dan kritikan keras cukup lama di Inggris, serta makin banyaknya anak-anak yang berhenti sekolah untuk selamanya sebelum usia 16 tahun, khusunya kategori siswa purna waktu (full-time). Yang terakhir ini merupakan fenomena yang tidak dijumpai pada negara-negara barat lainnya. Rendahnya motivasi generasi muda Inggris ini untuk melanjutkan pendidikannya karena mereka mempersepsikan bahwa usaha-usaha pendidikan tidak akan mendapat jaminan suatu pekerjaan atau profesi yang baik,
          Dalam bidang fisik, masalah yang dihadapi adalah kurangnya jumlah prasekolah di samping kira-kira 1/3 dari seluruh gedung pendidikan Inggris sudah tua dan tidak layak lagi untuk pelayanan pendidikan yang selalu dituntut bermutu. Pada tahun 1992, biaya pembangunan baru atau perbaikan diperkirakan sekitar 4 (empat) miliar pound-sterling Inggris.
          Kemunduran pendidikan juga terlihat dari kurangnya guru yang berkualitas dan sulitnya merekrut calon-calon yang baik. Hal ini ada kaitannya, dengan gaji guru yang rendah. Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kompensasi ini disamping upaya-upaya lain untuk meningkatkan status sosial atau martabat guru yang sudah lama mengalami kemerosotan.
          Dengan kemerosotan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pendidikan baru yang dikenal dengan Education Act 1988 yang dianggap sebagai suatu reformasi di bidang pendidikan yang cukup fundamental. Ada 4 jenis perubahan mendasar yang dicakup dalam undang-undang baru itu.
          Pertama, kurikulum nasional (national curriculum). Ada 10 mata pelajaran yang wajib diajarkan di seluruh sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Waktu yang dialokasikan untuk setiap topic dalam kurikulum sudah ditentukan, dan wajib bagi guru-guru urnuk melaksanakan semua yang telah ditetapkan dalam kurikulum walaupun pihak guru hampir tidak dilibatkan dalam penyusunannya.
          Kedua, ujian nasional (national student assessment). Ujian secara nasional ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa kurikulum nasional terlaksana dengan baik dan dikuasai oleh siswa. Ujian ini dilakukan pada siswa usia 7, 11, 14, dan 16 tahun. Tujuan lain adalah untuk mengetahui unjuk kerja masing-masing sekolah sehingga dapat memberikan informasi kepada orang tua murid atau masyarakat.
          Ketiga, hak pilih orang tua murid (parental choice). Aspek yang dianggap paling radikal dalam reformasi ini ialah bahwa setiap orang tua murid bebas memilih ke sekolah mana mereka akan memasukkan anaknya. Hal ini berdampak makin berkembangnya sekolah-sekolah yang baik, dan sebaliknya makin berkurangnya jumlah murid pada sekolah-sekolah yang bermutu rendah atau sekolah yang kurang diminati masyarakat, bahkan mungkin ada yang terpaksa ditutup.
          Keempat, manajemen sekolah secara lokal (lokal management  of schools). Sistem memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada dewan sekolah yang disebut board of governors  terutama dalam mengatur dan mengawasi anggaran sekolah. Dalam beberapa kasus juga terdapat wakil dari siswa yang sudah berumur di atas 18 tahun.
          Dalam undang-undang baru  ini setiap sekolah tetap diawasi dan diinspeksi secara berkala oleh sebuah badan resmi yang independen yaitu Inspektorat Pendidikan, Her Majesty’s Inspectors (HMI), yang melakukan inspeksi setiap tahun setahun.





  1. SISTEM PENDIDIKAN NEGARA CINA

A.    LATAR BELAKANG
          Cina adalah satu negara yang paling luas didunia dengan luas daerahnya sekitar 9,6 juta kilometer persegi  atau sama dengan 6,5% dari luas tanah global. Dua pertiga dari daerah ini terdiri dari gurun pasir dan pegunungan.
          Cina pada umumnya adalah Negara agraris. Pada tahun 1952, pekerja tani mencapai 83,5% dari keseluruhan angkatan kerja sosial di Cina, sedangkan buruh industri hanya 7,4%, dan pekerja di sektor jasa 9,1%. Tetapi setelah melalui pembangunan semenjak tahun 1950-an, keadaan diatas berubah cukup signifikan. Pada tahun 1989, misalnya, persentase pekerja tani turun menjadi 60,2%, buruh industri naik menjadi 21,9, dan bidang jasa naik enjadi 17,9%.
          Sistem perekonomian Cina adalah sistem ekonimis sosialis pasar berdasakan pemilikan oleh Negara.

B.     POLITIK DAN TUJUAN PENDIDIKAN
          Prinsip-prinsip pendidikan di Cina adalah bahwa pendidikan itu harus berfungsi sebagai penggerak dan pebentuk modernisasi sosialis dan harus diintegrasikan dengan pekerjaan-pekerjaan praktis agar terjamin pengembangan moral, intelktual serta fisik para pelakunya dan generasi penerus.
          Tujuan umum pengembangan pendidikan Cina ialah untuk membangan kerangka dasar sistem pendidikan  yang dapat dipakai dan disesuaikan dengan keperluan gerakan modernisasi sosiais, diarahkan pada tuntutan abad 21, dan yang merefleksikan karakteristik dan nilai-nilai Cina.

C.     STRUKTUR DAN JENIS PENDIDIKAN
1)      Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
  1. Pendidikan dasar (Basic Education, BE),
Mencakup pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan pendidikan menengah.
Dengan spesifikasi lamanya pendidikan pada setiap jenis dan level pendidikan sebagai berikut:
    • Pendidikan prasekolah atau taman kanak-kanak menerima murid pada usia pada tiga tahun atau lebih.
    • Sekolah dasar berlangsung selama 5 atau 6 tahun, menerima murid pada usia 6 tahun.
    • Pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah tingkat pertama selama 3 atau 4 tahun, dan sekolah menengah tingkat atas selama 3 tahun.
  1. Pendidikan teknik dan kejuruan ( Technical And Vocational Education, TAVE ).
Diselenggarakan terutama pada sekolah-sekolah spesialisasi pada tingkat menengah, sekolah keterampilan bagi pekerja, sekolah kejuruan tingkat menengah, dan akademi kejuruan dan teknik.
  1. Pendidikan Tinggi (Higher Education, HE)
Pada dasarnya adalah lembaga pendidikan tinggi reguler.
  1. Pendidikan orang dewasa
Menyelenggarakan program-progam literasi, dan berbagai bentuk sekolah yang targetnya adalah melayani orang-orang dewasa yang tidak mendapat atau sedikit sekali memperoleh pendidikan.
2)      Pendidikan Prasekolah
            Perkembangan pendidikan prasekolah di Cina selalu berpegang pada prinsip bahwa pelaksanaanya tergantung terutama pada inisiatif atau prakarsa masyarakat setempat. Di luar dari yang diupayakan oleh pemerintah setempat, prasekolah banyak dikelola oleh departemen-departemen, unit-unit kerja serta organisasi sosial namun tetap berada dalam aturan dan undang-undang Negara. Pendidikan prasekolah pada umumnya dilaksanakan secara purna waktu. Pendidikan anak-anak pada taman kanak-kanak ini dilakukan berbentuk permainan, olah raga, kegiatan kelas, observasi, pekerjaan fisik, serta aktivitas sehari-hari.
3)      Pendidikan Khusus
4)      Pendidikan Vokasional, Teknik, Dan Pendidikan Tinggi.
5)      Pendidikan Orang Dewasa dan Pendidikan Nonfomal

D.    MANAJEMEN PENDIDIKAN

1)      Otorita
                        Pola sistem manajemen pendidikan di Cina ialah tersentralisasi, mulai dari level pusat, propinsi, kotamadya, kabupaten, termasuk daerah-daerah otonomi setingkat kotamadya. Departemen perencanaan, keuangan, tenaga kerjam dan personalia pemerintah pada semua tingkat ikut membantu kantor-kantor pendidikan dalam merumuskan perencanaan pembangunan pendidikan, termasuk anggaran dan sistem penggajian pegawai. Komisi pendidikan negara (state education commission, SEDC) adalah organisasi profesional pemerintah yang punya tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan administrasi pendidikan. Dalam tahun 1985, pemerintah memutuskan mendelegasikan tanggung jawab pendidikan dasar kepada penguasa setempat, dan mengimplementasikan sistem manajemen oleh beberapa departemen untuk pendidikan. Dengan demikian, kota-kota kecil di daerah-daerah pedalaman dibebani sebagian tugas untuk pengadaan pendidikan setempat.
                        Pengawasan pendidikan di Republik Rakyat Cina dijalankan dengan sistem pejabat pemerintahan yang lebih tinggi memonitor, menginspeksi, menilai dan memberikan bimbingan terhadap pekerjaan pejabat-pejabat pemerintahan yang lebih rendah, termasuk pejabat-pejabat pendidikan dan sekolah-sekolah. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menyupervisi pelaksanaan undang-undang, peraturan, keputusan, pedoman-pedoman, serta untuk meyakinkan perealisasian tujuan pendidikan dan sekaligus untuk perbaikan kualitas pendidikan. Jaringan pengawasan ini sudah berjalan.

2)      Pendanaan
                        Alokasi dana pemerintah merupakan sumber dana utama untuk pembiayaan pendidikan di Cina, dan alokasi ini tersedia pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesungguhnya, alokasi dana yang ada pada daerah disediakan  untuk biaya pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan anggaran yang ada di pemerintah pusat disediakan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang berada di kementrian-kementrian lain, dan untuk bantuan-bantuan khusus proyek-proyek nasional kependidikan. Di samping itu, pemerintah juga berusaha keras untuk mengumpulkan dana pendidikan dari berbagai sumber lain, seperti dari industri dan perusahaan, dari masyarakat setempat, pemasukan yang diambilkan dari pelayanan jasa-jasa sosial yang semuanya digunakan untuk keprluan perbaikan kondisi pendidikan. Juga diperoleh pemasukan dari uang sekolah dan berbagai pungutan lainnya dari masyarakat atau siswa/mahasiswa.
                        Dalam tahun 1990, pemerintah menyediakan dana sebesar 43,3 miliyar RMB (Renminbi) yuan untuk pendidikan, yaitu 13,1 % dari pendapatan negara setahun; anggaran dan pendapatan lainnya untuk pendidikan kurang lebih 11,6 miliyar RMB yuan. Anggaran pemerintah tahun 1991 adalah 115 RMB yuan untuk seorang murid sekolah dasar, dan 255 RMB yuan untuk seorang siswa sekolah menengah. Semenjak tahun 1981, Cina sudah menggunakan pinjaman Bank Dunia untuk pembangunan pendidikan.
                        Pada dekade terakhir, sejumlah permasalahan besar telah terpecahkan. Total dana pendidikan nasional telah mencapai rata-rata 20% per tahun, dan mencapai 548 milyar yuan pada tahun 2002, lima kali lebih banyak dibanding tahun 1993. Di akhir abad 20, wajib pendidikan dasar 9 tahun telah mendekati universal dan remaja dan orang-orang setengah baya telah bebas dari buta huruf, sementara pendidikan menengah telah meningkat dengan sangat pesat. Sejak tahun 1999, institusi pendidikan tinggi telah mengerahkan banyak siswa setiap tahunnya hingga tahun 2002. Terdapat 16 juta siswa di jenis pendidikan tinggi yang berbeda. Berdasarkan statistik UNESCO terakhir skala pendidikan tinggi Cina adalah terbesar di dunia. Selama sepuluh tahun perubahan dan pengembangan secara keseluruhan telah menciptakan suatu pemandangan pendidikan baru di Cina.

3)      Personalia
                        Dalam tahun 1990, Cina memiliki 13,45 juta guru, staf administrasi dan staf pendukung yang tersebar pada berbagai industri dari berbagai jenis dan tingkat pendidikan- 13,37 juta di antaranya adalah guru purna waktu. Jumlah ini terdiri dari 5,58 juta guru pendidikan dasar, 3,63 juta guru sekolah menengah, dan 394,500 staf pengajar perguruan tinggi reguler. Dibandingkan dengan tahun 1980, jumlah pegawai dalam jajaran pendidikan menigkat 1,91 juta orang; jumlah guru purna waktu naik 1,04 juta. Dengan demikian, jumlah guru di Cina sudah cukup memadai, dan tugas utama mereka untuk masa yang akan datang adalah meningkatkan kualitas profesional dan ideologi dan memaksimalkan strukturnya.
                        Untuk meyakinkan tercapainya kualitas dan standar pendidikan dan pengajaran, pemerintah telah menetapkan kriteria dan persyaratan-persyaratan akademis untuk mendapatkan sertifikat profesional bagi guru-guru meningkatkan kualifikasi profesional melalui pendidikan lanjutan. Ada dua bentuk pendidikan lanjutan: pendidikan purna waktu, dan pendidikan dalam jabatban (inservice training) yang kebanyakan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan ini dapat pula diselenggarakan dalam bentuk workshop dan seminar-seminar tentang materi pelajaran dan metodologi pengajaran. Guru-guru juga boleh mengikuti ujian nasional pendidikan tinggi bagi orang-orang yang belajar mendiri. Guru-guru yang mengikuti program-program pendidikan lanjutan tetap digaji penuh dan biaya-biaya pendidikan ditanggung negara. Pemerintah mengakui kualifikasi guru-guru yang menyelesaikan pendidikan dengan baik dengan melakukan penyesuaian status mereka. Beberapa ketentuan penyesuaian ini ditetapkan sebagai berikut;
a.       Menaikkan status ekonomi guru dan memprbaiki kondisi kerja mereka. Gaji guru telah dinaikkan beberapa kali dalam tahun-tahun terakhir. Guru sekolah dasar dan menengah diberikan tunjangan tambahan berdasarkan tahun dinas mereka. Skala penggajian guru 10% lebih tinggi dari skala gaji pegawai biasa. Pada beberapa propinsi dan kotamadya, guru yang mencapai dinas 30 tahun berhak menerima gaji penuh setelah mereka memasuki masa pensiun.
b.      Memberikan honorarium dan imbalan. Tanggal 10 september dinyatakan sebagai Hari Guru. Hadiah Nasional diberikan kepada guru-guru. Taman kanak-kanak. Sekolah dasar dan sekolah menengah yang telah memberikan kontribusi yang istimewa.
c.       Menetapkan sistem tenure pada sekolah dasar dan menengah. Guru sekolah dasar dan menengah dimasukkan dalam kategori profesional. Oleh sebab itu mereka berhak atas skala gaji yang sama dengan profesional lainnya.
d.      Mendorong lulusan sekolah menengah yang berbakat memasuki lembaga pendidikan guru sehingga dengan demikian diperoleh masukan untuk calon guru yang bermutu. Praktek keguruan harus diperbaiki untuk meningkatkan mutu pendidikan guru.
e.       Memberikan sistem ijazah profesional kepada guru sekolah dasar dan menengah. Diperkirakan sekitar 1,62 juta guru sekolah dasar dan menengah mengikuti ujian kualifikasi antara tahun 1986 dan 1990.
            Kualitas angkatan kerja keguruan secara umum meningkat dengan konstan karena makin besarnya perhatian pemerintah, dan telah pula memperkuat program-program pendidikan guru.

4)      Kurikulum dan metodologi pengajaran
                        Untuk memperbaiki kualitas seluruh upaya pendidikan dan untuk meyakinkan tercapainya keefektifan pendidikan, komisi pendidikan negara (SEDC) telah membentuk kelompok-kelompok ahli dan merumuskan pedoman kurikulum bagi sekolah dasar dan menengah. Mengingat besarnya perbedaan sosial ekonomi daerah-daerah, SEDC membolehkan fleksibilitas penggunaan pedoman kurikulum oleh propinsi, daerah-daerah istimewa, dan kotamadya. Penyesuain perlu dilakukan berdasarkan kondisi daerah setempat, sejauh persyaratan-persyaratan dasar kurikulum terpenuhi. Ada dua versi kurikulum sekolah dasar enam tahun; yang pertama unruk sekolah-sekolah perkotaan, dan kedua untuk sekolah-sekolah dasar pedesaan atau pedalaman. Kurikulum ini memuat 10 mata pelajaran, termasuk mata pelajaran pendidikan moral, bahasa Cina dan matematika. Sekolah-sekolah di perkotaan, di samping mata pelajaran itu, harus pula mengajarkan mata pelajaran olah raga untuk anak-anak “grade” 1 dan 2, sedangkan sekolah-sekolah di desa/padalaman harus menambahkan mata pelajaran pertanian untuk murid “grade” 6. Sekolah dasar lima tahun tidak memberikan pelajaran olahraga.
                        Sekolah menengah pertama memberikan 13 mata pelajaran wajib, termasuk di antaranya mata pelajaran pendidikan moral dan politik, bahasa Cina, matematika, dan bahasa asing. Sekolah menengah tingkat atas harus memberikan mata pelajaran secara optimal sesuai keinginan siswa, kebutuhan sosial, dan kondisi sekolah. Bahasa inggris adalah bahasa asing yang paling banyak diajarkan, walaupun sebagian sekolah juga mengajarkan bahasa jepang, Rusia, Perancis, Jerman, dan Spanyol. Silabus untuk masing-masing mata pelajaran dikembangkan dan disusun oleh para ahli berdasarkan tuntutan kurikulum, dan disetujui oleh Badan Pengajaran Sekolah Dasar dan Menengah SEDC.
                        Mengenai lembaga pendidikan tinggi, SEDC menggariskan persyaratan dan prinsip-prinsip pokok untuk penyusunan mata kuliah. Lembaga bertanggung jawab memformulasikan kurikulum dan silabus sejalan dengan persyaratan yang ditentukan SEDC, dan sesuai pula dengan tuntutan sosial masyarakat serta kondisi lembaga setempat. Sebagai pola umum, lembaga pendidikan tinggi juga menawarkan beberapa mata kuliah pilihan (optional) di samping mata kuliah wajib. Penyusunan buku teks standar untuk lembaga pendidikan tinggi harus mendapat persetujuan panitia khusus yang ditemukan oleh SEDC.

5)      Ujian, Kenaikan kelas dan Sertifikat
                        Sekolah dasar dan menengah melaksanakan empat macam ujian, yaitu ujian semester, ujian tahunan, ujian akhir sekolah, dan ujian masuk ke sekolah menengah tingkat pertama. Pada sekolah dasar, ujian semester, ujian tahunan dan ujian akhir sekolah semuanya terbatas pada mata pelajaran bahasa Cina dan matematika. Ujian masuk ke sekolah mengengah pertama dalam proses penghapusan. Ujian masuk ke sekolah menengah tingkat atas umumnya bersifat selektif dan biasanya digabungkan dengan ujian akhir sekolah menengah pertama. Ujian akhir pada sekolah menengah atas terlepas dari ujian masuk ke pendidikan tinggi. Yang pertama, yaitu ujian akhir sekolah menengah atas bersifat ujian untuk mendapatkan ijazah, sedangkan yang kedua bersifat selektif. Ujian masuk ke perguruan tinggi merupakan tujuan nasional dengan pemisahan antara ujian untuk calon dari bidang sains dan bidang ilmu-ilmu sosial. Kepada siswa-siswa yang berhasil lulus ujian akhir, baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah, diberikan ijazah, dan kepada mahasiswa lulusan perguruan tinggi diberikan ujazah serta gelar akademik setelah melalui berbagai penilaian.

6)      Evaluasi dan penelitian pendidikan
                        Penilaian pendidikan merupakan bentuk supervisi yang paling atas unjuk kerja sekolah dan institusi-institusi pendidikan lainnya. Semenjak tahun 1980-an, penilaian pendidikan telah mendapat perhatian khusus dan talah mengalami banyak kemajuan. Di tingkat pendidikan tinggi dan sekolah menengah spesialisasi, penilaian lebih ditekankan pada kualifikasi, standar, dan berbagai keistimewaan. Pada tingkat sekolah dasar dan menengah, penilaian biasanya berubungan dengan aspek tujuan, manajemen sekolah, kualitas pendidikan, dan kondisi sekolah. Penilaian biasanya dilakukan oleh pemerintah setempat dan pejabat-pejabat pendidikan.
                        Dalam hal penelitian pendidikan, sebuah jaringan penelitian telah terbentuk dengan lebih dari 10.000 personil purna waktu di seluruh negara. Dana penelitian disediakan oleh negara dan pemerintah setempat melalui dana khusus dan proyek-proyek. Selain dari teori-teori dasar kependidikan, topik penelitian pendidikan kebanyakan berkaitan dengan perubahan dan perkembangan pendidikan Cina serta praktek-prektek pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian, temuan-temuan penelitian secara langsung dapat melayani keperluan proses pembuatan kebijakan dan proses reformasi pendidikan.
                        Pada awal 1990-an, judul-judul pokok penelitian antara lain: hubungan antara pembangunan pendidikan pedesaan dan kemajuan sosial masyarakat; isu-isu utama mengenai teori dan praktek pendidikan kelomopok minoritas di Cina; teori dan praktek tentang integrasi pendidikan dengan buruh produktif; teori dan praktek tentang perundang-undangan pendidikan Cina; reformasi pendidikan keguruan dan pembangunan angkatan kerja guru; reformasi kurikulum sekolah dasar dan menengah dan materi pelajaran; reformasi metode pengajaran dan sistem ujian; pendidikan pemberantasan buta huruf di Cina dan sejenisnya.

E. REFORMASI DAN ISU-ISU PENDIDIKAN
            Semenjak tahun 1980-an, pemerintah Cina telah melakukan serangkaian pembaharuan pendidikan yang cukup efektif. Reformasi ini mencakup berbagai aspek sebagai berikut;
1)                  Penyesuaian struktur pendidikan
            Pada tahun 1980, pendidikan menengah di Cina terutama terdiri dari sekolah menengah umum, dan propinsi jumlah siswa pada sekolah teknik dan kejuruan lainnya hanya 19% dari seluruh siswa sekolah menengah. Setelah perubahan struktur, proprsi ini meningkat menjadi 46% pada tahun 1990. Perubahan juga dilakukan pada struktur pendidikan tinggi. Dalam pensrrukturan mata kuliah, bidang-bidang yang paling banyak diminati masyarakat berkembang dengan cepat, antara tahun 1978 dan 1990, jumlah mahasiswa purna waktu dalam bidang keuangan dan ekonomi, politik dan hukum, serta “liberal arts” naik secara berturut-turut 12,32 dan 2,2 kali lipat. Sejumlah besar bidang keilmuan baru dikembangkan. Berkenaan dengan struktur dan level program, pengembangan program-program diploma makin dipercepat. Pada tahun 1990, jumlah lembaga program diploma mencapai 455 buah yang berarti 42,6% dari seluruh lembaga pendidikan tinggi dengan jumlah mahasiswa 743,000, yaitu 36% dari total mahasiswa pendidikan tinggi Cina.
2)                  Perubahan dalam sistem  manajemen
            Sistem baru desentralisasi diberlakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada pejabat-pejabat daerah mengenai pendidikan. Dalam hal pengadaan pendidika, yang selama ini pemerintah memegang tanggung jawab penuh, sekarang dikurangi, dan tanggung jawab oleh perusahaan-perusahaan dan masyarakat berkembang dengan pesat. Di samping itu, tingkat otonomi institusi juga mengikat. Perubahan ini dipandang sebagai suatu sukses besar terutama di daerah-daerah pedesaan atau pedalaman. Pada awal 1990-an, diusahakan pula memperbaiki sistem kontrol makro dan internal institusi.
3)                  Reformasi komprehensif pendidikan
            Semenjak tahun 1987, SEDC memulai pilot proyek pada 15 kotamdya dan 116 kabupaten. Isi pokok dalam reformasi ini adalah: (a) meningkatkan koordinasi ekonomi, sains, dan teknologi, pendidikan dalam semua tingkat dan jenis oleh pemerintah; (b) mengubah sistem penerimaan dan sistem penugasan pekerjaan pada sekolah menengah dan menyesuaikannya dengan sistem kepegawaian; (c) memperbaiki struktur keseluruhan pendidikan di perkotaan; dan (d) meningkatkan diversifikasi pendidikan menengah atas. Isi pokok reformasi pendidikan di daerah pedesaan atau pedalaman mencakup koordinasi dan integrasi menyeluruh dalam bidang pertanian, sains dan teknologi, dan pendidikan; dan manajemen BE, TAVE, dan AE, sehingga mampu memfasilitasi pembangunan sosio ekonomi dan pendidikan.
            Masalah utama yang dihadapi pendidikan Cina dalam tahun 2000 ini antara lain tingkat irasionalitas dalam sturktur pendidikan, misalnya, TAVE belum dikembangkan secara baik; investasi yang tidak mencukupi dalam pendidikan dan sekolah-sekolah yang dalam kondisi masih memprihatinkan; prinsip-prinsip pendidikan, isi, dan metodologi masih jauh dari realita sosial; dan efisiensi sistem belum ideal. Jadi, secara umum, sistem pendidikan Cina belum lagi mampu disesuaikan dengan program pembangunan sosialis nasional.
            Pemerintah Cina telah menyusun program pembangunan pendidikan 10 tahun dan perencanaan pendidikan 5 tahun. Dengan program dan perencanaan ini, diantisipasi bahwa pada akhir abad 20 atau pada awal abad baru struktur pendidikan Cina akan lebih rasional, kualitas pendidikan akan meningkat cukup signifikan, dan personil pendidikan akan lebih profesional. Dengan demikian, sistem pendidikan akan mampu memenuhi tuntutan pembangunan sosio-ekonomi masyarakat bangsa.






BAB III
SIMPULAN

            Di cina, Pada tahun 1980, jumlah pegawai dalam jajaran pendidikan meningkat 1,91 juta orang; jumlah guru purna waktu naik 1,04 juta. Total dana pendidikan nasional telah mencapai rata-rata 20% per tahun. Sedangkan jumlah SD di negeri Panda ini mencapai 400.000 dengan murid hingga 120 juta anak. APK SD di sana mencapai 98%. Sedangkan jumlah SMP dan SMA kurang  lebih 60.000 dan 30.000, plus 3.000 perguruan tinggi.
            Sedangkan di inggris, pada tahun 1979-1980 Belanja pendidikan dan ilmu pengetahuan tahun 1990 kurang lebih 14.1% dari total anggaran pemerintah. Dalam segi hasil penelitian, inggris memiliki 2000 proyek penelitian yang telah dilaksanakan dalam 240 lembaga sampai tahun 1968. Dan sumber dana penelitian terbesar adalah dari departemen pendidikan dan ilmu pengetahuan.
            Dilihat dari segi jumlah lembaga pendidikan dan jumlah guru, negara cina dipastikan lebih banyak karena jumlah penduduknya pun jauh lebih banyak dibandingkan inggris. Namun jika dilihat dari mutu dan sistem pendidikannya, maka inggris lebih maju dari pada cina.
             














DAFTAR PUSTAKA

Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Bandung:     Lubuk Agung, 2001
T.A. Fauzi Soelaiman dan M. Fauzan Adziman, Sistem Pendidikan di Inggris,     London: Divisi Pendidikan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), 2012
file:///C:/Users/USER/Downloads/PERBANDINGAN%20PENDIDIKAN/Simbah%20Sinau%20%20Perbandingan%20Sistem%20Pendidikan%20di%20Inggris%20dengan%20Indonesia.htm





                [1] Grammar school adalah tipe sekolah di Inggris yang mensyaratkan kemampuan akademis yang
tinggi dalam proses seleksi calon siswa dan dalam pembiayaannya dibantu oleh pemerintah.
                [2] T.A. Fauzi Soelaiman dan M. Fauzan Adziman, Sistem Pendidikan di Inggris, London: Divisi Pendidikan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), 2012, Hal 4
                [3] ibid
                [4] ibid, Hal. 5

1 komentar: